 |
| Rofi' Munawar, Lc. (F-PKS), Anggt Komisi VII DPR RI. |
PKS KOTA MAGELANG -- Jakarta [Seputar PKS], Penerapan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 1/2013 langsung berdampak kepada kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berubsidi jenis solar di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan sebagian besar pulau Sumatera. Kelangkaan tersebut telah menyebabkan antrian panjang dan hilangnya solar di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Anggota Komisi VII DPR RI menanggapi kebijakan tersebut di Jakarat (26/3), “Program pengendalian BBM yang dijalankan oleh Pemerintah selama ini selalu berkonsekuensi pada reaksi ekstrem di tingkat konsumen maupun distributor. Konsumen kehilangan pasokan seketika dan terjadi kepanikan, sedangkan di sisi penyalur melakukan pembatasan dengan dalih kuota tanpa sosialisasi yang cukup komprehensif kepada masyarakat.”
Permen ESDM No. 1 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak merupakan lanjutan dari Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012 tentang pembatasan pengendalian hanya untuk wilayah Jabodetabek saja. Sedangkan Permen No. 1 Tahun 2013 mengatur pengendalian secara bertahap untuk seluruh wilayah Indonesia.
Rofi menambahkan, Pemerintah harus membangun strategi pengendalian BBM yang dilakukan secara komprehensif baik dari sisi teknis maupun non teknis. Dari sisi teknis perlu adanya monitoring secara berkala dan bersifat online, kemudian menyiapkan strategi bahan bakar alternatif yang terjangkau dan efisien. Di sisi lain pengendalian harus dikomunikasikan pemerintah secara terukur dan terencana agar masyarakat dapat memahami dengan baik kebijakan tersebut.
Pemerintah mentargetkan program pengendalian BBM Bersubsidi tahun 2013 untuk kendaraan dinas Pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta kendaraan barang roda lebih dari empat untuk sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan dan kapal barang non perintis serta kapal non pelayaran rakyat, dapat menghemat BBM bersubsidi sebesar 1,3 juta Kilo liter (KL).
“Peran pengendalian BBM harus bersinergi dan berkoordinasi secara intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selama ini proses yang terjadi seringkali sangat sektoral. Sehingga ketika terjadi kelangkaan seperti saat ini yang terjadi adalah saling menyalahkan dan penyelesaian reaktif. Jika ini tidak dilakukan maka kita akan menyaksikan kelangkaan sepanjang tahun di berbagai daerah.” tegas Rofi.
Di Pulau sumatera kelangkaan solar terjadi sejak awal maret di hampir sepanjang jalur lintas sumatera dari mulai sumatera utara hingga sumatera barat. Adapun Kuota solar untuk Sumatera bagian utara tahun ini direncanakan turun 244.340 kiloliter menjadi 2.535.946 kiloliter dari 2012 yang masih 2.780.286 kiloliter.
Legislator dari Jatim VII ini menambahkan, “Penurunan kuota solar secara sadar akan mempengaruhi mobilitas barang dan jasa, karena pergerakannya mengandalkan moda transportasi truk yang lebih banyak menggunakan solar”
Kuota solar subsidi tahun 2013 diwilayah Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarat yang telah ditetapkan oleh BPH Migas sebesar 1.878.843 kiloliter (kl), angka ini lebih rendah 4 persen dibandingkan kuota solar subsidi tahun 2012 sebesar 1.947.822 kl. [Fraksi PKS DPR RI]
Anggota Komisi VII DPR RI menanggapi kebijakan tersebut di Jakarat (26/3), “Program pengendalian BBM yang dijalankan oleh Pemerintah selama ini selalu berkonsekuensi pada reaksi ekstrem di tingkat konsumen maupun distributor. Konsumen kehilangan pasokan seketika dan terjadi kepanikan, sedangkan di sisi penyalur melakukan pembatasan dengan dalih kuota tanpa sosialisasi yang cukup komprehensif kepada masyarakat.”
Permen ESDM No. 1 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak merupakan lanjutan dari Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012 tentang pembatasan pengendalian hanya untuk wilayah Jabodetabek saja. Sedangkan Permen No. 1 Tahun 2013 mengatur pengendalian secara bertahap untuk seluruh wilayah Indonesia.
Rofi menambahkan, Pemerintah harus membangun strategi pengendalian BBM yang dilakukan secara komprehensif baik dari sisi teknis maupun non teknis. Dari sisi teknis perlu adanya monitoring secara berkala dan bersifat online, kemudian menyiapkan strategi bahan bakar alternatif yang terjangkau dan efisien. Di sisi lain pengendalian harus dikomunikasikan pemerintah secara terukur dan terencana agar masyarakat dapat memahami dengan baik kebijakan tersebut.
Pemerintah mentargetkan program pengendalian BBM Bersubsidi tahun 2013 untuk kendaraan dinas Pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta kendaraan barang roda lebih dari empat untuk sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan dan kapal barang non perintis serta kapal non pelayaran rakyat, dapat menghemat BBM bersubsidi sebesar 1,3 juta Kilo liter (KL).
“Peran pengendalian BBM harus bersinergi dan berkoordinasi secara intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selama ini proses yang terjadi seringkali sangat sektoral. Sehingga ketika terjadi kelangkaan seperti saat ini yang terjadi adalah saling menyalahkan dan penyelesaian reaktif. Jika ini tidak dilakukan maka kita akan menyaksikan kelangkaan sepanjang tahun di berbagai daerah.” tegas Rofi.
Di Pulau sumatera kelangkaan solar terjadi sejak awal maret di hampir sepanjang jalur lintas sumatera dari mulai sumatera utara hingga sumatera barat. Adapun Kuota solar untuk Sumatera bagian utara tahun ini direncanakan turun 244.340 kiloliter menjadi 2.535.946 kiloliter dari 2012 yang masih 2.780.286 kiloliter.
Legislator dari Jatim VII ini menambahkan, “Penurunan kuota solar secara sadar akan mempengaruhi mobilitas barang dan jasa, karena pergerakannya mengandalkan moda transportasi truk yang lebih banyak menggunakan solar”
Kuota solar subsidi tahun 2013 diwilayah Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarat yang telah ditetapkan oleh BPH Migas sebesar 1.878.843 kiloliter (kl), angka ini lebih rendah 4 persen dibandingkan kuota solar subsidi tahun 2012 sebesar 1.947.822 kl. [Fraksi PKS DPR RI]
0 komentar:
Posting Komentar