 |
| Abdul Hakim, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI. |
PKS KOTA MAGELANG -- Jakarta [Seputar PKS], PKS menyesalkan pihak-pihak yang memprovokasi di tengah sikap terhadap penolakan kenaikan BBM. Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Abdul Hakim, spanduk resmi PKS tidak pernah melenceng dari sikap terhadap kenaikan BBM dan tidak melebar ke isu lain.
“Walaupun Spanduk itu menyebar melalui rekayasa digital dan sekan-akan asli, namun kami tetap tegaskan sikap PKS konsisten pada penolakan kenaikan BBM dan kesejahteraan rakyat. Tidak melebar pada isu politik lain seperti menurunkan pemerintah SBY-Boediono ataupun yang lainnya,” kata Hakim di Jakarta, Jum’at (7/6)
Karena itu, Hakim mengingatkan jika ada spanduk yang mengatasnamakan PKS tetapi sudah sampai pada isu menurunkan pemerintahan, maka dipastikan itu bukan dari PKS. “Sikap yang kami sosialisasikan kepada masyarakat fokus pada penolakan kenaikan BBM demi kesejahteraan rakyat. Semua diluar sikap ini, harus disikapi hati hati karena bukan dari PKS,” jelasnya
Hakim menekankan bahwa perdebatan kenaikan BBM harus diluruskan pada tempat yang seharusnya, yakni di implikasi kepada rakyat. Bukan perihal koalisi atau keluar dari koalisi atau masalah jabatan politik.
“Mari kita fokuskan perdebatan perlu tidak-nya kenaikan BBM pada implikasi bagi rakyat banyak. Pada sisi kesejahteraan rakyat. Bukan pada isu-isu politis atau mengenai jabatan publik seperti menteri,” tegas Hakim yang juga merupakan Sekretaris Bidang Kebijakan Publik DPP PKS ini.
Mengenai penertiban spanduk PKS yang dilakukan di beberapa tempat, Hakim menghimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak tebang pilih.
“Semua spanduk yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengganggu estetika ya harus ditertibkan. Tapi harus adil. Jangan khusus untuk bersihkan spanduk PKS saja. Padahal spanduk itu sudah kami sesuaikan agar tidak mengganggu ketertiban umum,” tutup Hakim. [Fraksi PKS DPR RI]
“Walaupun Spanduk itu menyebar melalui rekayasa digital dan sekan-akan asli, namun kami tetap tegaskan sikap PKS konsisten pada penolakan kenaikan BBM dan kesejahteraan rakyat. Tidak melebar pada isu politik lain seperti menurunkan pemerintah SBY-Boediono ataupun yang lainnya,” kata Hakim di Jakarta, Jum’at (7/6)
Karena itu, Hakim mengingatkan jika ada spanduk yang mengatasnamakan PKS tetapi sudah sampai pada isu menurunkan pemerintahan, maka dipastikan itu bukan dari PKS. “Sikap yang kami sosialisasikan kepada masyarakat fokus pada penolakan kenaikan BBM demi kesejahteraan rakyat. Semua diluar sikap ini, harus disikapi hati hati karena bukan dari PKS,” jelasnya
Hakim menekankan bahwa perdebatan kenaikan BBM harus diluruskan pada tempat yang seharusnya, yakni di implikasi kepada rakyat. Bukan perihal koalisi atau keluar dari koalisi atau masalah jabatan politik.
“Mari kita fokuskan perdebatan perlu tidak-nya kenaikan BBM pada implikasi bagi rakyat banyak. Pada sisi kesejahteraan rakyat. Bukan pada isu-isu politis atau mengenai jabatan publik seperti menteri,” tegas Hakim yang juga merupakan Sekretaris Bidang Kebijakan Publik DPP PKS ini.
Mengenai penertiban spanduk PKS yang dilakukan di beberapa tempat, Hakim menghimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak tebang pilih.
“Semua spanduk yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengganggu estetika ya harus ditertibkan. Tapi harus adil. Jangan khusus untuk bersihkan spanduk PKS saja. Padahal spanduk itu sudah kami sesuaikan agar tidak mengganggu ketertiban umum,” tutup Hakim. [Fraksi PKS DPR RI]
0 komentar:
Posting Komentar