" Bersama PKS )|( , Membangun Magelang, Menuju Indonesia yang Adil dan Sejahtera, dengan : Cinta, Kerja, Harmoni "
Home » » Fraksi PKS Dorong Pembiayaan IMO Masuk APBN Perubahan

Fraksi PKS Dorong Pembiayaan IMO Masuk APBN Perubahan

Written By Unknown on Sabtu, 16 Maret 2013 | 16.3.13

Yudi Widiana Adia (F-PKS), Anggt Komisi V DPR RI.
PKS KOTA MAGELANG -- Jakarta [Seputar PKS], Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana Adia di Jakarta, Jumat (15/3/2013) mengungkapkan, saat ini fraksinya mendorong agar pembiayaan infrastructure maintenance and operation (IMO) dianggarkan dalam APBN Perubahan tahun 2013.

Menurutnya, IMO ini dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan kereta api. Menurut Yudi, sudah saatnya pemerintah memasukan pembiayaan IMO dalam APBN seperti yang diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

"Selama ini saya mendapat banyak masukan dari masyakarat khususnya pengguna KRL yang mengeluhkan pelayanan kereta api. Perjalanan kereta sering terganggu karena gangguan sinyal atau rel anjlok. Ini terjadi karena perawatan prasarana kereta tidak optimal akibat tidak adanya pembiayaan IMO. Karena itu, kami akan memperjuangkan mengalokasikan pembiayaan IMO dalam APBN-P 2013," kata Yudi.

Yudi mengatakan penerapan public service obligation (PSO) saat ini kurang mendukung peningkatan pelayanan angkutan kereta api karena jumlah IMO dianggap sama dengan jumlah TAC (track access charge).

Sementara PT KAI dibebani untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur dengan dana sendiri. Selain itu, pengucuran dana pemerintah dalam rangka pelaksanaan PSO tersebut juga sering terlambat. Akibatnya fungsi prasarana menjadi kurang andal dan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan kereta api menjadi taruhannya.

"Kontrak IMO antara pemerintah dan PT KAI saat ini nilainya dibuat sama dengan nilai kontrak TAC antara kedua belah pihak sehingga tidak ada uang segar yang mengalir lebih dulu untuk melakukan perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api. Hal ini berarti perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api tergantung ketersediaan dana yang dimiliki PT KAI. Bisa jadi kalau dana nya tidak ada, kegiatan perawatan prasarana ini yang paling mudah dikorbankan. Oleh karena itu alokasi anggaran untuk IMO hendaknya disediakan oleh pemerintah dan tercantum dalam APBN," kata Yudi.

Untuk pembiayaan IMO, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub memperkirakan pembiayaan IMO tahun 2013 sebesar Rp1,7 triliun. [kompas.com]
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

 
Template Created : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2012. PKS KOTA MAGELANG - All Rights Reserved
ReDesign by PKS KOTA MAGELANG
Powered by Blogger