PKS KOTA MAGELANG -- Jakarta, Dari berbagai sumber.
[news.okezone.com] Penyelesaian masalah korupsi yang mendera
partai politik ternyata mendapat sorotan publik, termasuk mantan Wakil
Presiden Jusuf Kalla.
Menurut pria yang akrab disapa JK itu, permasalahan korupsi itu bukan dilihat dari partainya tapi oknumnya. "Itu kan individual, kalau seperti itu harus mendapat fakta hukum yang jelas, siapapun itu," ungkap JK di Jalan Brawijaya Raya No. 6, Jakarta, Kamis (21/2/2013).
Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini, mengatakan kasus yang menimpa Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) adalah cobaan besar. "PKS itu harus pasrah, kan Pak Luthfi langsung berhenti. Itu bagus dan itu terbalik dengan Demokrat," tuturnya.
Menurut JK, hingga kini Partai Demokrat masih berpolemik untuk mengganti atau tetap mempertahankan Ketua Umum Anas Urbaningrum, yang diduga terlibat kasus sport center Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Di Demokrat justru berkutatnya soal berhenti, tidak, berhenti, tidak. Kalau PKS lebih tegaslah," simpul Mantan Ketua Umum Golkar itu. (sus)
Menurut pria yang akrab disapa JK itu, permasalahan korupsi itu bukan dilihat dari partainya tapi oknumnya. "Itu kan individual, kalau seperti itu harus mendapat fakta hukum yang jelas, siapapun itu," ungkap JK di Jalan Brawijaya Raya No. 6, Jakarta, Kamis (21/2/2013).
Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini, mengatakan kasus yang menimpa Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) adalah cobaan besar. "PKS itu harus pasrah, kan Pak Luthfi langsung berhenti. Itu bagus dan itu terbalik dengan Demokrat," tuturnya.
Menurut JK, hingga kini Partai Demokrat masih berpolemik untuk mengganti atau tetap mempertahankan Ketua Umum Anas Urbaningrum, yang diduga terlibat kasus sport center Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Di Demokrat justru berkutatnya soal berhenti, tidak, berhenti, tidak. Kalau PKS lebih tegaslah," simpul Mantan Ketua Umum Golkar itu. (sus)
-----
[politik.news.viva.co.id] Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD) menjadi sorotan
media belakangan ini. Dua partai tersebut tengah dilanda persoalan yang
tidak jauh beda yakni korupsi dan gejolak internal partai.
Politisi senior Jusuf Kalla (JK) memiliki pandangan tersendiri terkait keduanya. JK yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu melihat PKS dan PD berbeda dalam menyikapi masalah yang relatif sama.
"Pak Luthfi langsung berhenti. Itu bagus dan itu terbalik dengan yang terjadi di Partai Demokrat," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No. 6, Jakarta Selatan, Kamis 21 Februari 2013. Luthfi yang dimaksud adalah Luthfi Hasan Ishaaq, yang saat kasus mengemuka, sedang menjabat sebagai Presiden PKS.
JK menyatakan, ketika isu korupsi mengemuka, internal Demokrat justru meributkan jabatan ketua umumnya. Namun kenyataan yang terjadi, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menyatakan Anas Urbaningrum tetap ketua umum. "Kalau PKS lebih tegaslah," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu.
JK yang juga mantan Wakil Presiden itu melanjutkan bahwa urusan korupsi tidak bisa dilihat dari partai melainkan oknum yang ada di partai tersebut. Baginya, korupsi adalah persoalan individual, bukan kelembagaan. "Kalau seperti itu harus mendapat fakta hukum yang jelas. Siapapun terlibat korupsi harus diproses dengan tegas," ucapnya. (eh)
Politisi senior Jusuf Kalla (JK) memiliki pandangan tersendiri terkait keduanya. JK yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu melihat PKS dan PD berbeda dalam menyikapi masalah yang relatif sama.
"Pak Luthfi langsung berhenti. Itu bagus dan itu terbalik dengan yang terjadi di Partai Demokrat," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No. 6, Jakarta Selatan, Kamis 21 Februari 2013. Luthfi yang dimaksud adalah Luthfi Hasan Ishaaq, yang saat kasus mengemuka, sedang menjabat sebagai Presiden PKS.
JK menyatakan, ketika isu korupsi mengemuka, internal Demokrat justru meributkan jabatan ketua umumnya. Namun kenyataan yang terjadi, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menyatakan Anas Urbaningrum tetap ketua umum. "Kalau PKS lebih tegaslah," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu.
JK yang juga mantan Wakil Presiden itu melanjutkan bahwa urusan korupsi tidak bisa dilihat dari partai melainkan oknum yang ada di partai tersebut. Baginya, korupsi adalah persoalan individual, bukan kelembagaan. "Kalau seperti itu harus mendapat fakta hukum yang jelas. Siapapun terlibat korupsi harus diproses dengan tegas," ucapnya. (eh)
0 komentar:
Posting Komentar