 |
| Ledia Hanifa, Angt Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS. |
PKS KOTA MAGELANG -- Jakarta, Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menyatakan persoalan Hakim
Daming dengan meminta maaf tidak lantas menyelesaikan masalah. “Bukan
karena pernyataan itu dinyatakan sekedar “canda” lalu yang bersangkutan
meminta maaf, kita bisa anggap selesai. Sebab, kata-kata yang tercetus
dari mulut seseorang, apalagi secara spontan sesungguhnya mencerminkan
mindset atau pola pikir orang tersebut,” tegas Ledia.
Maka, kata Ledia lagi pejabat publik yang mudah melontarkan kata-kata sembrono entah itu makian, candaan tak patut, hinaan, juga pelecehan harus ditertibkan. Misalnya dengan diberi sanksi, baik berupa teguran hingga bila diperlukan pencopotan dari jabatannya.
“Seorang pejabat publik seharusnya meninggikan nilai-nilai luhur, kebijaksanaan, keadilan dan empati pada pihak-pihak yang tengah mengalami musibah. Sebab mereka adalah pelayan masyarakat dan sekaligus pemberi contoh keteladanan. Kalau mereka tidak mengindahkan keluhuran budi dan pembelaan pada masyarakat yang tengah mengalami musibah tentu kita pun tidak patut berharap pada mereka,” tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini lagi.
Terlebih untuk jabatan yang terkait penegakan hukum, seperti penyidik, jaksa, juga hakim, nilai kebijaksanaan dan keadilan menjadi faktor utama yang harus ditinggikan dan diwujudkan dalam bentuk sikap, perkataan dan perilaku yang sesuai. Maka kasus Daming sesungguhnya merupakan pembelajaran bagi para pejabat publik lainnya. Bahwa, berbicara itu tidak boleh asal njeplak tetapi harus dipikirkan dahulu manfaat tidaknya, benar tidaknya serta patut tidaknya.
“Setiap pejabat publik harus selalu siap memberikan jawaban, komentar, atau tanggapan atas setiap masalah atau pertanyaan yang diajukan. Tetapi sekali lagi ingat, kalau tidak tahu, tidak yakin atau tidak bisa memberi kebaikan dalam ucapan itu lebih baik diam. Daripada malah terlihat bodoh, memalukan atau ya itu tadi, menuai kemarahan publik.” Tuntas Ledia. [pks.or.id]
Maka, kata Ledia lagi pejabat publik yang mudah melontarkan kata-kata sembrono entah itu makian, candaan tak patut, hinaan, juga pelecehan harus ditertibkan. Misalnya dengan diberi sanksi, baik berupa teguran hingga bila diperlukan pencopotan dari jabatannya.
“Seorang pejabat publik seharusnya meninggikan nilai-nilai luhur, kebijaksanaan, keadilan dan empati pada pihak-pihak yang tengah mengalami musibah. Sebab mereka adalah pelayan masyarakat dan sekaligus pemberi contoh keteladanan. Kalau mereka tidak mengindahkan keluhuran budi dan pembelaan pada masyarakat yang tengah mengalami musibah tentu kita pun tidak patut berharap pada mereka,” tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini lagi.
Terlebih untuk jabatan yang terkait penegakan hukum, seperti penyidik, jaksa, juga hakim, nilai kebijaksanaan dan keadilan menjadi faktor utama yang harus ditinggikan dan diwujudkan dalam bentuk sikap, perkataan dan perilaku yang sesuai. Maka kasus Daming sesungguhnya merupakan pembelajaran bagi para pejabat publik lainnya. Bahwa, berbicara itu tidak boleh asal njeplak tetapi harus dipikirkan dahulu manfaat tidaknya, benar tidaknya serta patut tidaknya.
“Setiap pejabat publik harus selalu siap memberikan jawaban, komentar, atau tanggapan atas setiap masalah atau pertanyaan yang diajukan. Tetapi sekali lagi ingat, kalau tidak tahu, tidak yakin atau tidak bisa memberi kebaikan dalam ucapan itu lebih baik diam. Daripada malah terlihat bodoh, memalukan atau ya itu tadi, menuai kemarahan publik.” Tuntas Ledia. [pks.or.id]
0 komentar:
Posting Komentar