 |
PKS KOTA MAGELANG -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melarang partai politik (Parpol)
untuk mendirikan posko bencana mendapat kritikan, salah satunya dari
Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut mereka aneh, jika Gubernur Joko
Widodo (Jokowi) ini melarang parpol untuk membantu masyarakat yang
tengah dilanda bencana.
"Kalau membuat posko bencana dalam rangka membantu masyarakat yang sudah kesusahan atau mendapat musibah dilarang jadi aneh," jelas Anggota DPR RI Fraksi PKS, Indra dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis (17/1/2013).
Ia pun sangat menyayangkan jika ada wacana pelarangan pendirian posko oleh partai yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang orang atau partai untuk saling berbagi.
"Jadi memang sangat aneh kalau mau membantu dan peduli dilarang atau dihalang-halangi. Aneh apabila PKS mau beramal, mau beribadah, mau peduli dan berbagi, tapi dilarang atau dihalang-halangi," tegasnya.
Indra pun menduga hal ini dilakukan karena adanya kepentingan dari parpol lainnya yang coba menghadang partai berbasis Islam itu untuk melakukan aksi sosial mereka kepada masyarakat yang terkena musibah.
"Kalau benar aturan seperti itu dibuat, maka sangat patut dicurigai aturan tersebut diboncengi oleh kepentingan partai-partai tentu yang tidak siap melihat kepedulian dari PKS."
"Patut dicurigai aturan tersebut diboncengi oleh partai-partai yang tidak biasa berbagai, tidak biasa peduli, tidak biasa membuat posko bantuan, tidak biasa dan siap berbasah-basah sama korban banjir," lanjutnya. [(kri) | sindonews.com]
"Kalau membuat posko bencana dalam rangka membantu masyarakat yang sudah kesusahan atau mendapat musibah dilarang jadi aneh," jelas Anggota DPR RI Fraksi PKS, Indra dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis (17/1/2013).
Ia pun sangat menyayangkan jika ada wacana pelarangan pendirian posko oleh partai yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang orang atau partai untuk saling berbagi.
"Jadi memang sangat aneh kalau mau membantu dan peduli dilarang atau dihalang-halangi. Aneh apabila PKS mau beramal, mau beribadah, mau peduli dan berbagi, tapi dilarang atau dihalang-halangi," tegasnya.
Indra pun menduga hal ini dilakukan karena adanya kepentingan dari parpol lainnya yang coba menghadang partai berbasis Islam itu untuk melakukan aksi sosial mereka kepada masyarakat yang terkena musibah.
"Kalau benar aturan seperti itu dibuat, maka sangat patut dicurigai aturan tersebut diboncengi oleh kepentingan partai-partai tentu yang tidak siap melihat kepedulian dari PKS."
"Patut dicurigai aturan tersebut diboncengi oleh partai-partai yang tidak biasa berbagai, tidak biasa peduli, tidak biasa membuat posko bantuan, tidak biasa dan siap berbasah-basah sama korban banjir," lanjutnya. [(kri) | sindonews.com]
0 komentar:
Posting Komentar