Jakarta (7/12) - Sangat ironi sekali ditengah produksi padi yang
meningkat dan harga jauh diatas harga pokok penjualan serta beberapa
bulan kedepan kita akan memasuki fase panen raya. Pemerintah dibawah
koordinasi Menko Perekonomian melalui Kementerian Perdagangan dan Bulog
malah berkolaborasi melakukan impor beras di akhir tahun 2012 ini
sebanyak 720 ribu ton beras, yaitu 120 ribu ton dari India dan 600 ribu
ton dari Vietnam untuk mencukupi stok akhir tahun. Angka itu adalah 72
per¬sen dari izin impor yang dibe-rikan Kemente¬rian Perda¬gangan
seba¬nyak 1 juta ton.
Tidak hanya berhenti sampai disitu, langkah Pemerintah melalui Menteri
Keuangan yang memangkas anggaran pertanian pada APBN-P 2012 serta
menolak Asuransi Petani dan Bank Pertanian, belum lagi anggaran untuk
pertanian yang tidak lebih dari 4% atau sebesar Rp. 53,9 triliun dari
total belanja APBN 2012 Rp. 1.435 triliun, terlihat jelas bahwa
Pemerintah sangat tidak berpihak pada sektor pertanian. Sementara disisi
lain habis-habisan memasukkan berbagai impor pangan dan hortikultura.
Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS Hb. Nabiel Al-Musawa mengatakan
adanya indikasi jaringan mafia yang bermain dalam tata kelola impor
bahan pangan selama ini. Akibatnya, masyarakat dibanjiri dengan berbagai
macam jenis produk-produk pangan impor.
Masyarakat sebenarnya tidak memerlukan impor beras. Karena, menurut data
Badan Pusat Statistik (BPS) stok beras nasional sampai saat ini masih
cukup aman, dengan perkiraan produksi padi meningkat 4,87% menjadi 68,96
juta ton gabah kering giling (GKG).
Jika impor itu tetap dilakukan maka ada kecurigaan permainan para mafia
yang menguntungkan pihak-pihak tertentu namun justru merugikan
masyarakat.
“Dalam hal ini KPK perlu proaktif mengamankan uang negara yang digunakan
untuk impor pangan dan hortikultura, serta kami dukung untuk mengusut
dan menyelidiki adanya invisible hand mafia impor beras, siapa
sesungguhnya mereka yang bermain agar petani dan rakyat kecil tidak jadi
korban mafia impor,” ujar politisi PKS itu melalui siaran persnya di
Jakarta, Jumat (7/12).
Dirinya pun menambahkan, pemerintah harus melakukan koordinasi lintas
sektoral untuk menyiapkan dan memperkuat infrastruktur di bidang
pertanian, serta membuat perencanaan dan realisasinya secara
komprehensif dan konkret. Karena akan sulit mencapai target ketahanan
pangan selama masih membuka kebijakan impor beras. “Capaian gabah
setinggi apapun tidak akan pernah mencukupi jika mindset dan paradigma
pemerintah me¬ngenai importasi dan kedaulatan pangan tidak berubah,”
ujarnya.
-----------------
Sumber : fraksipks.or.id
0 komentar:
Posting Komentar