DPR Sebut Dewan Kehormatan Guru Perlu Dihidupkan Kembali

   

Wakil Ketua Komisi X Fikri Faqih

PKS-KotaMagelang| Wakil Ketua Komisi X Fikri Faqih, menyesalkan terjadinya pemukulan seorang guru oleh murid dan orang tuanya di sebuah SMK di Makassar. Dia mengatakan dengan adanya tindakan tak patut ini, ia meminta UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu dilaksanakan.

"Sehingga perlu dibentuk Dewan Kehormatan, karena perlu ada lembaga yang melindungi profesi guru," kata Fikri, kepada wartawan, Kamis (11/8).

Menurutnya, dengan adanya peristiwa itu, proses belajar mengajar dicoreng oleh tindakan brutal mereka. Politisi PKS itu menilai, kasua ini berkaitan dengan masalah kepercayaan. Bila sekolah sudah dipercayai oleh orang tua untuk mendidik anaknya, mestinya semua proses dalam sekolah dimaknai sebagai proses pendidikan.

Selama ini, lanjut dia, pemangku kepentingan pendidikan dari guru atau dosen, siswa, dan penyelenggara pendidikan hanya konsentrasi kepada kurikulum, operasional dan sarpras. Sementara, penegakan aturan, perlindungan dan lembaga penegak etika, luput dari perhatian.

"Karena perlu ada lembaga yang melindungi profesi guru"

Wakil ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, kasus pemukulan terhadap guru harus diproses sesuai hukum. Ia mengatakan, guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua kandung.

"Jadi enggak boleh ada pemukulan terhadap guru dan tidak boleh main hakim sendiri. Harus ada pengusutan secara tuntas untuk penegakan hukum," ujar Fadli.

Sebab, lanjut dia, kalau guru tidak dihormati lagi, akan terus ada kriminalisasi terhadap guru, dan akan merusak sistem pendidikan kita. Oleh karena itu, Fadli menyambut baik adanya usulan dibentuk dewan kehormatan guru dan dosen.

"Ya saya kira bagus itu, harusnya itu direalisasikan," ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID