Anggota DPR RI dari Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih |
“Program Keluarga Harapan (PKH) itu ada masa berakhirnya, dimana ada masyarakat yang telah dientaskan kemiskinannya dengan program tersebut. Hanya sayangnya tidak teridentifikasi mana yang sudah selesai mana yang belum.” Papar pria asli Tegal itu
Melihat minimnya identifikasi hasil program, Fikri menerangkan PKS harus ambil bagian dalam proses pengawalan program dari pusat sampai dengan masyarakat, dari awal sampai tuntas.
“Beberapa bantuan seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang digulirkan Kemensos, adalah salah satu contoh program yang di kawal oleh PKS, dan kami berharap ada beberapa program pemberdayaan masayarakat lainya di waktu yang akan datang”, jelas Anggota DPR RI Komisi VIII ini.
Fikri membahkan bahwa banyak program yang telah digulirkan pemerintah, contohnya Dana Desa yang digulirkan pemerintah pusat, atau Alokasi Dana Desa (ADD) yang digulirkan Kabupaten atau kota.
"Saya berharap pelaksanaannya transparan dan efektif mengena langsung ke masyarakat”, pungkas Fikri.
Sesuai dengan Rincian alokasi Dana Desa pada APBN-P 2015 telah dipublikasikan oleh pemerintah. Sebagaimana dilansir dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu), pada Jumat (27/3/15) dari 33 Provinsi penerima dana desa, 5 diantaranya akan mengantongi anggaran terbanyak, salah satu provinsi tersebut adalah Jawa Tengah (Jateng) dengan nilai sebesar Rp 2,23 triliun.
PKS Jateng Online
0 komentar:
Posting Komentar