Strategi Persuasif BIN Patut Ditiru, Pemerintah Baiknya Perhatikan Din Minimi

Din Minimi bukanlah kelompok separatis yang menuntut pemisahan dari NKRI seperti yang terjadi di Papua

  

PKSKotaMagelang | JAKARTA - Langkah persuasif nirmiliter yang dilakukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso terhadap kelompok Din Minimi di Aceh patut diacungi jempol. Pemerintah dan DPR sebaiknya merespons sejumlah permintaan Din Minimi.

Menurut anggota Komisi Bidang Pertahanan dan Intelijen DPR RI, Ahmad Zainuddin, beberapa permintaan Din Minimi layak dipertimbangkan pemerintah untuk dipenuhi.

"Upaya persuasif, tanpa kekerasan oleh Pak Sutiyoso mengajak Din Minimi dan kelompoknya turun gunung serta menyerahkan senjata sangat layak diapresiasi. Pemerintah selanjutnya harus menindaklanjuti jalan damai ini," ujar Zainuddin dalam kegiatan resesnya di Dapil Jakarta Timur, Rabu (30/12/2015) malam.

Apalagi menurut BIN, Zainuddin melanjutkan, Din Minimi bukanlah kelompok separatis yang menuntut pemisahan dari NKRI seperti yang terjadi di Papua. Keberhasilan BIN, menunjukkan bahwa konflik vertikal yang dilakukan kelompok bersenjata dapat diselesaikan dengan cara-cara tanpa pelibatan kekuatan militer.

Upaya dialogis dan persuasif dengan langkah-langkah strategis dalam penyelesaian konflik vertikal dalam kasus Din Minimi, menurutnya menjadi model yang dapat dikembangkan di wilayah lain dan dalam kasus lain seperti penanganan terhadap terduga teroris. Penanganan yang salah dengan menggunakan kekuatan senjata tidak akan menghentikan tindakan kekerasan pelaku teror.

"Ini keberhasilan dalam skala kecil pasca perdamaian Helsinski"

"Meskipun ada faktor sosiologis politik yang tentu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Tapi ini keberhasilan dalam skala kecil pasca perdamaian Helsinski," imbuhnya.

Zainuddin menambahkan, beberapa permintaan Din Minimi sangat rasional untuk dipenuhi pemerintah. Apalagi menurutnya, poin-poin permintaan Din Minimi tidak ada yang bersifat disintegratif, bertentangan dengan prinsip NKRI.

Permintaan Din Minimi seperti amnesti, menuntut perhatian pemerintah terhadap anak-anak yatim piatu dan janda dari eks kombatan GAM, pengawasan Pilkada, meminta KPK mengawasi Pemda Aceh, dan perlindungan terhadap keluarga Din Minimi.

"Jadi sudah selayaknya pemerintah dan DPR menindaklanjuti permintaan ini. Tidak ada yang berat. Karena Din Minimi warga negara Indonesia  juga, perlu diperhatikan," jelas politisi PKS ini.