Dewan Ragukan Indonesia Sudah Surplus Beras

Beras memang cenderung naik produksinya tiap tahun, kenapa yang surplus itu tidak dijadikan cadangan? Malah opsi yang ditawarkan impor

   

Andi Akmal Pasluddin | FOTO: RPF

PKSKotaMagelang | JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin merasa heran dengan pernyataan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan jajarannya yang menyatakan terjadi surplus beras hingga 4 juta ton. Karena di sisi lain, pihak mereka juga mengakui kalau data yang ada masih amburadul.

“Saya mengerti jika Pemerintah ingin menjelaskan dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kinerjanya mampu membuat surplus beras hingga 4 juta ton,” ungkap Andi Akmal.

Namun, masih kata Andi Akmal, bukti di lapangan tidak menggambarkan apa yang sedang diyakinkan. Dia juga menjelaskan masih mahalnya harga beras akibat kenaikan yang berkala dan masih terjadi impor beras dengan alasan cadangan merupakan contoh nyata paradoks surplus beras.

Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan impor beras dari Vietnam dengan alasan demi menjaga stabilitas berupa cadangan sebesar 1 juta ton. 

“Bahkan masih berencana untuk menambah impor beras hingga 9 juta ton,” tegas Andi Akmal.

Pemerintah, lanjut Andi tentu boleh melakukan impor beras. Namun Andi Akmal menegaskan bahwa beras yang diimpor janganlah beras yang reguler.

“Yang diimpor jangan beras reguler. Beras khusus kualitas premium silahkan diimpor untuk kebutuhan masyarakat yang khusus seperti jenis Basmati,” ungkapnya.

Anggota Banggar DPR ini menilai wajar bila banyak orang heran dan tidak percaya bila pemerintah mengaku surplus beras.

“Beras memang cenderung naik produksinya tiap tahun. Namun untuk mengaku surplus, kenapa yang surplus itu tidak dijadikan cadangan. Malah opsi yang ditawarkan impor,” kritis  Legislator Sulawesi Selatan II ini.

Untuk wilayah-wilayah tertentu, lanjur Andi Akmal, dengan perhitungan produksi beras pada suatu provinsi, memang terjadi surplus beras, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Namun ketika dikonsolidasi secara nasional, pemerintah masih belum mampu membuat skema yang tepat. Ini terbukti dan diakui oleh para pejabat pemerintah, bahwa data pangan kita masih amburadul.

“Sekarang, sebaiknya pemerintah perbaiki dulu sistem validasi data pangan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran dan publikasi yang dilontarkan sejalan dengan yang terjadi di lapangan. Karena, ungkapan-ungkapan pemerintah yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan merupakan tidak lebih dari menipu rakyat,” pungkas Andi Akmal Pasluddin.

Sebagai informasi, hingga saat ini berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras yang kualitas khusus telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beras yang didatangkan dari Thailand, Pakistan, India, Vietnam, dan beberapa negara lain ini mencapai 250.703 ton senilai 110,3 juta dollar Amerika.  Bahkan, untuk bulan Oktober 2015, terjadi kenaikan  impor beras khusus ini sebesar 4,6 kali lipat dari bulan sebelumnya sebesar 4.582 ton menjadi 21.092 ton.