PKS KOTA MAGELANG -- Jakarta [Seputar PKS], Rapat Setgab koalisi telah menyepakati kenaikan harga BBM. Namun PKS balik badan di tengah jalan, berikut penjelasannya.
"Rapat setgab dilaksanakan kurang lebih dua minggu yang lalu. Sifatnya mendengarkan penjelasan pemerintah. Dalam dua pekan terakhir, kami mencermati aspirasi yang berkembang di masyarakat. Oleh karenanya, kami konsisten dengan sikap kami tahun lalu, 2012, bersama rakyat menolak kenaikan BBM," jawab Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim, melalui pesan singkat, Kamis (30/5/2013).
Selain itu, wacana keluar dari koalisi Setgab juga belum tertutup meski Anggota Majelis Syura Salim Segaf Al Juffri telah menyatakan PKS tak akan keluar koalis. Ini gara-gara pemerintahan koalisi condong mendukung kenaikan BBM, sementara PKS tidak.
"Sidang Majelis Syura yang lalu, belum mengambil keputusan keluar dari koalisi. Dan selanjutnya, Majelis Syura memberikan mandat kepada DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat) untuk mencermati berbagai dinamika, situasi, dan perkembangan sosial ekonomi, politik, dan aspirasi yang berkembang. Itu guna mengambil langkah dan keputusan strategis yang diperlukan," kata Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim, melalui pesan singkat, Kamis (30/5/2013).
PKS merasa keputusan menaikkan BBM melawan kepentingan rakyat, sementara PKS harus membela kepentingan rakyat. Dengan demikian, peluang PKS untuk keluar dari koalisi masih terbuka.
"Kebijakan DPTP dalam merespon perkembangan dan situasi yang berkembang menggariskan PKS harus berada terdepan membela kepentingan rakyat. Kami berpandangan, rakyat tidak menginginkan kenaikan BBM," lanjut Abdul.
Fraksi PKS melihat, penolakan masyarakat terhadap kenaikkan harga BBM bersubsidi menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut tak diinginkan masyarakat. Implikasi kenaikan tersebut, menurut PKS, bisa mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, bahkan keamanan.
"Setelah mencermati berbagai penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah di berbagai daerah. Juga, implikasi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan atas dampak kenaikan tersebut, maka PKS akan tetap bersama keinginan dan kehendak rakyat, menolak kenaikan harga BBM," tegas Abdul.[kabarpks.com]
"Rapat setgab dilaksanakan kurang lebih dua minggu yang lalu. Sifatnya mendengarkan penjelasan pemerintah. Dalam dua pekan terakhir, kami mencermati aspirasi yang berkembang di masyarakat. Oleh karenanya, kami konsisten dengan sikap kami tahun lalu, 2012, bersama rakyat menolak kenaikan BBM," jawab Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim, melalui pesan singkat, Kamis (30/5/2013).
Selain itu, wacana keluar dari koalisi Setgab juga belum tertutup meski Anggota Majelis Syura Salim Segaf Al Juffri telah menyatakan PKS tak akan keluar koalis. Ini gara-gara pemerintahan koalisi condong mendukung kenaikan BBM, sementara PKS tidak.
"Sidang Majelis Syura yang lalu, belum mengambil keputusan keluar dari koalisi. Dan selanjutnya, Majelis Syura memberikan mandat kepada DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat) untuk mencermati berbagai dinamika, situasi, dan perkembangan sosial ekonomi, politik, dan aspirasi yang berkembang. Itu guna mengambil langkah dan keputusan strategis yang diperlukan," kata Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim, melalui pesan singkat, Kamis (30/5/2013).
PKS merasa keputusan menaikkan BBM melawan kepentingan rakyat, sementara PKS harus membela kepentingan rakyat. Dengan demikian, peluang PKS untuk keluar dari koalisi masih terbuka.
"Kebijakan DPTP dalam merespon perkembangan dan situasi yang berkembang menggariskan PKS harus berada terdepan membela kepentingan rakyat. Kami berpandangan, rakyat tidak menginginkan kenaikan BBM," lanjut Abdul.
Fraksi PKS melihat, penolakan masyarakat terhadap kenaikkan harga BBM bersubsidi menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut tak diinginkan masyarakat. Implikasi kenaikan tersebut, menurut PKS, bisa mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, bahkan keamanan.
"Setelah mencermati berbagai penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah di berbagai daerah. Juga, implikasi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan atas dampak kenaikan tersebut, maka PKS akan tetap bersama keinginan dan kehendak rakyat, menolak kenaikan harga BBM," tegas Abdul.[kabarpks.com]
0 komentar:
Posting Komentar