 |
| Rofi Munawar, Anggt Komisi VII DPR RI, Fraksi PKS. |
PKS KOTA MAGELANG -- Jakarta [Seputar PKS], Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas meminta menteri ESDM RI, Kepala BPH Migas dan Direkur PT Pertamina melakukan pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi secara lebih optimal agar meminimalisir over kuota BBM di tahun 2013.
Jika tidak ada usaha yang serius dari Pemerintah dalam melakukan pengendalian dan perubahan konsumsi masyarakat kuota BBM bersubsidi akan dapat melampaui kuota tambahan 48 juta KL seperti yang terjadi di tahun 2012.
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menegaskan, “Kita meminta agar menteri ESDM, BPH Migas, dan Pertamina secara intensif melakukan beragam upaya untuk dapat meminimalisir penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi, antara lain dengan mengefektifkan kembali tim terpadu pengawasan BBM dan memberikan laporan secara berkala. Selama ini keberadaan tim tersebut tidak terlalu terlihat kinerja dan pencapaiannya”
Realisasi penyaluran BBM bersubsidi premium maupun solar oleh PT Pertamina (Persero) hingga kuartal I 2013 mencapai 10,74 juta kiloliter (KL) atau 100,6% terhadap kuota penyaluran BBM bersubsidi. Pada periode tersebut terjadi peningkatan terutama disebabkan oleh konsumsi Solar bersubsidi yang telah berada 5,2% di atas kuota.
Rofi menambahkan, terkait rencana pemerintah menerapkan Radio Frequency Identification (RFID) dalam program pembatasan meminta menteri ESDM RI agar segera menyiapkan dasar hukum agar Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) bahan bakar minyak dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu Pemerintah harus melakukan kajian yang komprehensif terhadap penerapan RFID ini agar tidak terjadi masalah dalam implementasi di lapangan dan kegagalan seperti program-program pengendalian yang telah digulirkan sebelumnya.
“RFID tersebut akan dipasang di hampir 100 juta kendaraan bermotor dan ratusan SPBU di seluruh Indonesia, tentu ini bukan pekerjaan mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang terbatas. Karenanya Pemerintah harus mampu melakukan simulasi dan perencanaan yang baik jika sistem ini diterapakan. Selain sosialisasi yang massif dan efektif terhadap konsumen, namun juga harus meyakinkan bahwa seluruh SPBU telah siap menerapkan sistem ini,” tegas Rofi.
Pemerintah berencana menerapkan per Juli teknologi RFID sudah terpasang di hampir 276 SPBU dan kendaraan roda empat di Jabodetabek, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. RFID yang dalam kegiatan teknisnya dapat melakukan monitoring secara onilne dan realitme laju distribusi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan tren konsumsi yang tercatat pada smart card di kendaraan bermotor roda empat. [Fraksi PKS DPR RI]
Jika tidak ada usaha yang serius dari Pemerintah dalam melakukan pengendalian dan perubahan konsumsi masyarakat kuota BBM bersubsidi akan dapat melampaui kuota tambahan 48 juta KL seperti yang terjadi di tahun 2012.
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menegaskan, “Kita meminta agar menteri ESDM, BPH Migas, dan Pertamina secara intensif melakukan beragam upaya untuk dapat meminimalisir penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi, antara lain dengan mengefektifkan kembali tim terpadu pengawasan BBM dan memberikan laporan secara berkala. Selama ini keberadaan tim tersebut tidak terlalu terlihat kinerja dan pencapaiannya”
Realisasi penyaluran BBM bersubsidi premium maupun solar oleh PT Pertamina (Persero) hingga kuartal I 2013 mencapai 10,74 juta kiloliter (KL) atau 100,6% terhadap kuota penyaluran BBM bersubsidi. Pada periode tersebut terjadi peningkatan terutama disebabkan oleh konsumsi Solar bersubsidi yang telah berada 5,2% di atas kuota.
Rofi menambahkan, terkait rencana pemerintah menerapkan Radio Frequency Identification (RFID) dalam program pembatasan meminta menteri ESDM RI agar segera menyiapkan dasar hukum agar Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) bahan bakar minyak dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu Pemerintah harus melakukan kajian yang komprehensif terhadap penerapan RFID ini agar tidak terjadi masalah dalam implementasi di lapangan dan kegagalan seperti program-program pengendalian yang telah digulirkan sebelumnya.
“RFID tersebut akan dipasang di hampir 100 juta kendaraan bermotor dan ratusan SPBU di seluruh Indonesia, tentu ini bukan pekerjaan mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang terbatas. Karenanya Pemerintah harus mampu melakukan simulasi dan perencanaan yang baik jika sistem ini diterapakan. Selain sosialisasi yang massif dan efektif terhadap konsumen, namun juga harus meyakinkan bahwa seluruh SPBU telah siap menerapkan sistem ini,” tegas Rofi.
Pemerintah berencana menerapkan per Juli teknologi RFID sudah terpasang di hampir 276 SPBU dan kendaraan roda empat di Jabodetabek, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. RFID yang dalam kegiatan teknisnya dapat melakukan monitoring secara onilne dan realitme laju distribusi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan tren konsumsi yang tercatat pada smart card di kendaraan bermotor roda empat. [Fraksi PKS DPR RI]
0 komentar:
Posting Komentar