 |
| Herlini Amran, Anggt Komisi X DPR RI, Fraksi PKS. |
PKS KOTA MAGELANG -- Jakarta [Seputar PKS] Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran, menyatakan secara tegas bahwa Kurikulum Baru hanya layak diimplementasikan mulai Juli 2014. Menurutnya, bukti ketidaksiapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdibud) mengimplementasikan Kurikulum Baru sudah tampak mulai dari aspek penganggaran, penentuan sekolah sasaran, pengadaan buku serta pelatihan gurunya. Karena itu, Herlini menilai kelahiran Kurikulum Baru akan “prematur” bila tetap dilakasanakan tahun sekarang.
Anggota Legislatif Dapil Kepri ini juga mensinyalir pemaksaan implementasi Kurikulum Baru akan semakin memperlebar jurang perbedaan antara sekolah bekas RSBI dengan sekolah-sekolah biasa lainnya di tanah air. “Sekarang semakin terang benderang, Kemdikbud hanya mampu mengimplementasi Kurikulum Baru di sekolah-sekolah bekas RSBI. Ambisi Pak Mendikbud ini nyatanya melanggengkan eksklusivisme sekolah-sekolah tersebut setidaknya selama satu tahun kedepan. Sementara kualitas sekolah-sekolah di pesisir, perbatasan, atau pedalaman semakin terpinggirkan”, sesal Herlini.
Pasca kisruh UN dan terungkapnya fakta tambal sulam pengembangan kurikulum, Herlini meminta pihak Kemdikbud mau legowo mengimplementasikan Kurikulum Baru mulai Juli 2014. Satu tahun kedepan, Kemdibud sebaiknya mengoptimalkan penggunaan anggaran sekira Rp 829 miliar untuk peningkatan kapasitas para guru, seperti untuk pelatihan dan atau beasiswa bagi para guru. Hal ini harus dipersiapkan secara maksimal karena para guru itulah yang akan menjadi ujung tombak implementasi Kurikulum Baru.
Disamping itu, Kemdibud juga perlu menyelesaikan konten Kurikulum Baru beserta dokumennya secara lengkap, utuh dan sistematis. Konten buku pelajaran perlu dikaji oleh BSNP dan Puskurbuk sebelum masuk proses pencetakan. Dan yang terpenting, Kemdikbud harus bekerja lebih serius lagi merealisasikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di setiap satuan pendidikan secara merata di seluruh Indonesia demi terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan. “Andaikan lebih sabar dan lebih matang mempersiapkan Kurikulum Baru selama satu tahun kedepan, saya yakin masyarakat pendidikan Indonesia akan memberikan dukungan penuh kepada Pak Mendikbud dan jajaran”, ujar Herlini.
Bagi Herlini dan fraksinya, paparan persiapan Kurikulum Baru yang terus berubah-ubah jelas memperlihatkan ketidaksiapan jajaran Kemdibud. Karena itu, ia meminta istana tidak melupakan kegaduhan selama ini. “Bayangkan ada pengajuan anggaran yang labil seperti itu! Mulai diajukan Rp 611 miliar, kemudian berubah menjadi Rp. 1,45 triliun, tiba-tiba menggelembung sebesar Rp 2,49 triliun, lantas turun drastis menjadi Rp 604 miliar, dan terakhir dikoreksi menjadi Rp. 829 miliar. Hemat saya mengkonstruksi Kurikulum Pendidikan Nasional tidak selayaknya dilakukan seperti cara-cara sekarang, melainkan perlu waktu yang cukup dan persiapan matang. Dipangkasnya target sekolah sasaran implementasi Kurikulum Baru dari 100 ribuan sekolah menjadi 6 ribuan sekolah saja, adalah fakta ketidaksiapan Kemdikbud yang seharusnya direspon secara bijak”, tegas Herlini. [pks.or.id]
Anggota Legislatif Dapil Kepri ini juga mensinyalir pemaksaan implementasi Kurikulum Baru akan semakin memperlebar jurang perbedaan antara sekolah bekas RSBI dengan sekolah-sekolah biasa lainnya di tanah air. “Sekarang semakin terang benderang, Kemdikbud hanya mampu mengimplementasi Kurikulum Baru di sekolah-sekolah bekas RSBI. Ambisi Pak Mendikbud ini nyatanya melanggengkan eksklusivisme sekolah-sekolah tersebut setidaknya selama satu tahun kedepan. Sementara kualitas sekolah-sekolah di pesisir, perbatasan, atau pedalaman semakin terpinggirkan”, sesal Herlini.
Pasca kisruh UN dan terungkapnya fakta tambal sulam pengembangan kurikulum, Herlini meminta pihak Kemdikbud mau legowo mengimplementasikan Kurikulum Baru mulai Juli 2014. Satu tahun kedepan, Kemdibud sebaiknya mengoptimalkan penggunaan anggaran sekira Rp 829 miliar untuk peningkatan kapasitas para guru, seperti untuk pelatihan dan atau beasiswa bagi para guru. Hal ini harus dipersiapkan secara maksimal karena para guru itulah yang akan menjadi ujung tombak implementasi Kurikulum Baru.
Disamping itu, Kemdibud juga perlu menyelesaikan konten Kurikulum Baru beserta dokumennya secara lengkap, utuh dan sistematis. Konten buku pelajaran perlu dikaji oleh BSNP dan Puskurbuk sebelum masuk proses pencetakan. Dan yang terpenting, Kemdikbud harus bekerja lebih serius lagi merealisasikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di setiap satuan pendidikan secara merata di seluruh Indonesia demi terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan. “Andaikan lebih sabar dan lebih matang mempersiapkan Kurikulum Baru selama satu tahun kedepan, saya yakin masyarakat pendidikan Indonesia akan memberikan dukungan penuh kepada Pak Mendikbud dan jajaran”, ujar Herlini.
Bagi Herlini dan fraksinya, paparan persiapan Kurikulum Baru yang terus berubah-ubah jelas memperlihatkan ketidaksiapan jajaran Kemdibud. Karena itu, ia meminta istana tidak melupakan kegaduhan selama ini. “Bayangkan ada pengajuan anggaran yang labil seperti itu! Mulai diajukan Rp 611 miliar, kemudian berubah menjadi Rp. 1,45 triliun, tiba-tiba menggelembung sebesar Rp 2,49 triliun, lantas turun drastis menjadi Rp 604 miliar, dan terakhir dikoreksi menjadi Rp. 829 miliar. Hemat saya mengkonstruksi Kurikulum Pendidikan Nasional tidak selayaknya dilakukan seperti cara-cara sekarang, melainkan perlu waktu yang cukup dan persiapan matang. Dipangkasnya target sekolah sasaran implementasi Kurikulum Baru dari 100 ribuan sekolah menjadi 6 ribuan sekolah saja, adalah fakta ketidaksiapan Kemdikbud yang seharusnya direspon secara bijak”, tegas Herlini. [pks.or.id]
0 komentar:
Posting Komentar