Sigit Sosiantomo : Permudah Akses Kredit Rumah Bagi Rakyat Miskin

Sigit Sosianto, Kapoksi F-PKS DPR RI

PKS KOTA MAGELANG -- Jakarta [Seputar PKS], Pemerintah didesak mempermudah akses Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rakyat miskin. Jangan sampai ada perlakuan yang berbeda serta tidak berpihak kepada rakyat dari golongan tidak mampu. Demikian disampaikan Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) V Fraksi PKS DPR RI Sigit Sosiantomo dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perumahan Rakyat, Rabu (6/3)

“Bagaimana Masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah bisa mengakses FLPP jika syaratnya menyulitkan ?” tanya Sigit.

Sigit berpendapat, sejak diluncurkan pada Oktober 2010, FLPP kurang berhasil, bahkan mati suri. “Kendala banyak muncul di lapangan, mulai dari masalah administrasi sampai masih rendahnya minat pengembang membangun rumah yang dibiayai FLPP,” Kata Anggota DPR RI Dapil Surabaya dan Sidoarjo itu

Hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah segera menata ulang perjanjian dengan bank-bank penyalur FLPP agar program ini bisa segera diluncurkan kembali dan dapat memenuhi baglock perumahan yang mencapai 800 ribu rumah/tahun.

Dari sisi pembangunan rumah, Kemenpera dapat berkoordinasi dengan para pengembang dan Pemda agar bisa lebih banyak membangun serta mempermudah perijinan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah disamping langkanya tanah yang cocok untuk pembangunan rumah
sejahtera.

Untuk penyaluran FLPP, Pemerintah diharapkan dapat menegosiasi ulang dengan bank penyalur agar mempermudah persyaratan agar MBR mudah mendapatkan fasilitas ini. “Harus ada kemudahan persyaratan mengingat kalangan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) umumnya bekerja di
sektor informal sehingga mereka tidak memiliki SPT dan persyaratan administrasi lainnya,” jelas Sigit.

Seperti diketahui, selama tiga tahun terakhir (2010—2012), alokasi dana FLPP mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Alokasi dana tersebut meningkat hampir lima kali lipat atau mencapai sebesar 13,69 triliun rupiah. Jika ditambah dana subsidi (yang kemudian berubah menjadi dana likuiditas
pembiayaan perumahan) maka besarnya menjadi 21,62 triliun rupiah.

Sayangnya, penambahan anggaran itu seperti tak berbekas. Perlu pembuktian konkret apakah peningkatan alokasi dana RPJMN dapat berperan lebih efektif mengatasi angka kumulatif kekurangan perumahan. “Faktanya, setiap tahunnya justru housing backlog bertambah besar ketimbang realisasi pengadaan pembangunan perumahan.”ungkap Sigit

Di sisi lain, Program FLPP sejak akhir tahun 2011 lalu terhenti karena terhentinya Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan bank-bank penyedia fasilitas. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menginginkan, suku bunga yang tercantum dalam PKO menjadi 5%, atau turun dari kesepakatan sebelumnya 8,15% (fixed rate). Pemerintah berpendapat suku bunga KPR juga harus turun karena BI rate juga turun. Ini yang disinyalir menjadikan perbankan enggan menyampaikan PKO ke pemerintah. “ Kalau program FLPP ini terhenti jelas akan merugikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).” Sigit menambahkan.[Fraksi PKS DPR RI]