 |
| Hb. Nabiel Al-Musawa (F-PKS), Anggt Komisi IV DPR RI. |
PKS KOTA MAGELANG -- Jakarta [Seputar PKS], Anggota Komisi IV DPR Hb. Nabiel Al-Musawa mendukung pelaksanaan perizinan impor produk pangan satu pintu segera direalisasikan. Begitu juga dengan badan karantina, sebaiknya dijadikan satu atap saja untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian perizinan bisa lebih efektif, efisien serta tetap berdasarkan kepentingan nasional dan kebaikan bagi Petani Indonesia.
Demikian disampaikan Nabiel di sela-sela Rapat Kerja (Raker) antara Kementerian Pertanian, Dirjen Kementerian Perdagangan, dan Dirjen Bea Cukai, membahas importasi pangan dan produk hortikultura di DPR, Selasa (26/3).
Menurut Nabiel, ke depannya Kementan diharapkan memiliki kebijakan yang sifatnya antisipatif dengan dukungan dengan basis data yang valid, update dan relevan. "Sehingga bisa memprediksi bulan depan akan terjadi apa, seperti cuaca, wabah, permintaan-kebutuhan, serta fluktuasi harga," kata Politisi PKS ini.
Nabiel juga menyesalkan Kementerian Perdagangan yang justru sangat cepat-tanggap dalam melaksanakan impor pangan, dengan hanya target jangka pendek semata. “Hal ini sama saja dengan membunuh petani secara perlahan,” tegas Nabiel.
Lebih lanjut, legislator Dapil Kalsel ini juga mengungkapkan kekecewaan terhadap Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang bertindak diluar kewenangannya. Nabiel memberi contoh dalam sebuah acara televisi dimana Dipo mengatakan terkait kisruh kenaikan harga pangan bahwa Mentan akan ditindak.
“Ini sudah diluar dari kewenangannya, bukan tugas Pak Dipo melakukan penilaian. Lebih baik Pak Dipo fokus dalam tugasnya sebagai penanggung jawab TPA (Tim Penilai Akhir) yang mengurusi mutasi eselon I di semua kementerian. Bahkan di Kementan saja, sudah lebih setahun ditunda-tunda belum di inisiasi oleh Seskab,” tutup Nabiel. [Fraksi PKS DPR RI]
Demikian disampaikan Nabiel di sela-sela Rapat Kerja (Raker) antara Kementerian Pertanian, Dirjen Kementerian Perdagangan, dan Dirjen Bea Cukai, membahas importasi pangan dan produk hortikultura di DPR, Selasa (26/3).
Menurut Nabiel, ke depannya Kementan diharapkan memiliki kebijakan yang sifatnya antisipatif dengan dukungan dengan basis data yang valid, update dan relevan. "Sehingga bisa memprediksi bulan depan akan terjadi apa, seperti cuaca, wabah, permintaan-kebutuhan, serta fluktuasi harga," kata Politisi PKS ini.
Nabiel juga menyesalkan Kementerian Perdagangan yang justru sangat cepat-tanggap dalam melaksanakan impor pangan, dengan hanya target jangka pendek semata. “Hal ini sama saja dengan membunuh petani secara perlahan,” tegas Nabiel.
Lebih lanjut, legislator Dapil Kalsel ini juga mengungkapkan kekecewaan terhadap Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang bertindak diluar kewenangannya. Nabiel memberi contoh dalam sebuah acara televisi dimana Dipo mengatakan terkait kisruh kenaikan harga pangan bahwa Mentan akan ditindak.
“Ini sudah diluar dari kewenangannya, bukan tugas Pak Dipo melakukan penilaian. Lebih baik Pak Dipo fokus dalam tugasnya sebagai penanggung jawab TPA (Tim Penilai Akhir) yang mengurusi mutasi eselon I di semua kementerian. Bahkan di Kementan saja, sudah lebih setahun ditunda-tunda belum di inisiasi oleh Seskab,” tutup Nabiel. [Fraksi PKS DPR RI]
0 komentar:
Posting Komentar