 |
| Zuber Safawi (F-PKS), Anggt Komisi IX DPR RI. |
PKS KOTA MAGELANG -- Senayan [Seputar PKS], Anggota Komisi IX dari FPKS Zuber Safawi mengatakan pemerintah sebagai pemilik BUMN seharusnya menjadi teladan dalam menangani masalah ketenagakerjaan. Pasalnya, kalau di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja tidak selesai, maka bagaimana di tempat lain.
Ia menilai Menteri BUMN menjadi cermin birokrat yang tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan masalah perburuhan nasional.
“Ini kan menjadi contoh yang kurang baik. Di satu sisi mewajibkan swasta taat pada Undang-undang ketenagakerjaan, tapi perusahaan pelat merah malah melanggar,” katanya dalam rilis yang diterima JurnalParlemen, Jumat (22/3).
Zuber juga menegaskan, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), pemanggilan paksa oleh DPR dapat dilakukan terhadap pejabat pemerintah yang tidak kooperatif atas undangan DPR. “Dan UU ini tidak menjelaskan siapa mitra komisinya. Artinya komisi manapun di DPR dapat memanggil pejabat yang diminta,” tandasnya.
Sebelumnya, Komisi IX mendapat pengaduan dari berbagai elemen serikat pekerja pada beberapa perusahaan pelat merah. Sebut saja PT. Askes, PT. Pertamina, PLN, PT. Merpati, Perum Peruri, PT. ASDP Indonesia Ferry, PT. Dirgantara Indonesia, dan perusahaan lainnya.
Kasus yang dilaporkan pun beragam, mulai dari union busting (pemberangusan atau pemberhentian aktifitas serikat buruh), upah tidak layak, outsourcing, pembayaran pensiun, hingga PHK sepihak. Pemanggilan Menteri BUMN dilakukan karena terkait dengan beberapa kebijakan menteri yang dikeluarkan. [jurnalparlemen.com]
Ia menilai Menteri BUMN menjadi cermin birokrat yang tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan masalah perburuhan nasional.
“Ini kan menjadi contoh yang kurang baik. Di satu sisi mewajibkan swasta taat pada Undang-undang ketenagakerjaan, tapi perusahaan pelat merah malah melanggar,” katanya dalam rilis yang diterima JurnalParlemen, Jumat (22/3).
Zuber juga menegaskan, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), pemanggilan paksa oleh DPR dapat dilakukan terhadap pejabat pemerintah yang tidak kooperatif atas undangan DPR. “Dan UU ini tidak menjelaskan siapa mitra komisinya. Artinya komisi manapun di DPR dapat memanggil pejabat yang diminta,” tandasnya.
Sebelumnya, Komisi IX mendapat pengaduan dari berbagai elemen serikat pekerja pada beberapa perusahaan pelat merah. Sebut saja PT. Askes, PT. Pertamina, PLN, PT. Merpati, Perum Peruri, PT. ASDP Indonesia Ferry, PT. Dirgantara Indonesia, dan perusahaan lainnya.
Kasus yang dilaporkan pun beragam, mulai dari union busting (pemberangusan atau pemberhentian aktifitas serikat buruh), upah tidak layak, outsourcing, pembayaran pensiun, hingga PHK sepihak. Pemanggilan Menteri BUMN dilakukan karena terkait dengan beberapa kebijakan menteri yang dikeluarkan. [jurnalparlemen.com]
0 komentar:
Posting Komentar