 |
| Zuber Safawi, Anggt Komisi XI Fraksi PKS DPR RI. |
PKS KOTA MAGELANG -- Jakarta, Terbongkarnya kelompok penjualan bayi di Jakarta Barat yang dimuat dibeberapa media, membuktikan kejahatan perdagangan manusia (Human Trafficking) masih menjadi ancaman di Indonesia. Menurut data Komnas Perlindungan Anak, sepanjang tahun 2012 saja telah terjadi 36 kasus penculikan bayi di Indonesia.
“Kebanyakan yang menjadi sasaran mereka adalah keluarga miskin yang tidak mampu membayar biaya persalinan, Apalagi modus yang digunakan juga sangat ekonomis, yaitu menawarkan pinjaman uang untuk persalinan,” demikian diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Zuber Safawi di Jakarta, Kamis (7/8)
Zuber mendesak pemerintah melalui Kemenkes untuk memperluas jangkauan program Jaminan Persalinan (Jampersal). Dimana program ini bertujuan untuk memberikan jaminan pembiayaan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kehamilan dan pertolongan persalinan.
“Sayang sekali jika program ini tidak sampai ke masyarakat, atau mungkin sampai, tetapi dianggap terlalau berbelit-belit sehingga masyarakat tidak mau menggunakannya,” jelas Zuber.
Selanjutnya, Zuber juga meminta Kemenkes bisa mengubah mekanismenya sesederhana mungkin, sehingga masyarakat bisa lebih mudah dalam memperolehnya.
Pemda, Kecamatan, Kelurahan serta aparat desa terkait bisa lebih selektif dan teliti, tapi juga mempermudah prosedurnya, sekiranya ada masyarakat atau warganya meminta dibuatkan akte kelahiran, tutupnya. [Fraksi PKS DPR RI]
“Kebanyakan yang menjadi sasaran mereka adalah keluarga miskin yang tidak mampu membayar biaya persalinan, Apalagi modus yang digunakan juga sangat ekonomis, yaitu menawarkan pinjaman uang untuk persalinan,” demikian diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Zuber Safawi di Jakarta, Kamis (7/8)
Zuber mendesak pemerintah melalui Kemenkes untuk memperluas jangkauan program Jaminan Persalinan (Jampersal). Dimana program ini bertujuan untuk memberikan jaminan pembiayaan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kehamilan dan pertolongan persalinan.
“Sayang sekali jika program ini tidak sampai ke masyarakat, atau mungkin sampai, tetapi dianggap terlalau berbelit-belit sehingga masyarakat tidak mau menggunakannya,” jelas Zuber.
Selanjutnya, Zuber juga meminta Kemenkes bisa mengubah mekanismenya sesederhana mungkin, sehingga masyarakat bisa lebih mudah dalam memperolehnya.
Pemda, Kecamatan, Kelurahan serta aparat desa terkait bisa lebih selektif dan teliti, tapi juga mempermudah prosedurnya, sekiranya ada masyarakat atau warganya meminta dibuatkan akte kelahiran, tutupnya. [Fraksi PKS DPR RI]
0 komentar:
Posting Komentar